Senin, 17 Juni 2013

Perkembangan Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi

Pasca Reformasi
 
Sebagaimana yang kita ketahui, demokrasi berasal dari kata Demokrasi yang adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Istilah ini berasal dari bahasa Yunani (dēmokratía) "kekuasaan rakyat", yang dibentuk dari kata (dêmos) "rakyat" dan (Kratos) "kekuasaan", merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke-5 dan ke-4 SM di negara kota Yunani Kuno. Terma ini terkadang digunakan untuk mengukur sampai mana pengaruh rakyat diatas kerajaannya/pemerintah.
Demokrasi dalam arti sebenarnya terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia. Dengan demikian ia merupakan fitrah yang harus dikelola oleh yang berwenang agar menghasilkan output yang baik. Setiap manusia memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, berkumpul, berserikat dan bermasyarakat. Dengan demikian, demokrasi pada dasarnya memerlukan aturan main. Aturan main tersebut sesuai dengan nilai-nilai Islam dan sekaligus yang terdapat dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah. Di masa transisi, sebagian besar orang hanya tahu mereka bebas berbicara, beraspirasi, berdemonstrasi. Namun aspirasi yang tidak sampai akan menimbulkan kerusakan. Tidak sedikit fakta yang memperlihatkan adanya pengrusakan, ketika terjadinya demonstrasi menyampaikan pendapat. Untuk itu sebaiknya, masyarakat memerlukan pemahaman yang utuh dan mendasar agar mereka bisa menikmati demokrasi.
Dalam kehidupan bernegara tentunya terdapat ribuan kepentingan, jutaan kemauan dan harapan. Kesemua itu harus ditampung dalam Negara. Benturan dari semua inti public itu akan menghasilkan konflik. Disinilah peran politik melakukan agregasi kepentingan semua khalayak. Politik adalah cara yang paling beradab menyelesaikan konflik. Legitimasi  kekuasaan pemerintah dipertaruhkan dalam system demokrasi. “trust”, aatau kepercayaan public harus dijaga kuat agar tidak terjadi ketidakpercayaan public, sehingga pemerintahan menjadi tidak efektif karena legitimasi pemerintah yang rendah.
Demokrasi yang terlaksana di Indonesia pernah mengalami ketepurukan yang sangat dahsyat, yakni pada orde lama dan baru, bisa dibilang demokrasi abal-abal yg dibalut dengan kesempurnaan ototariatan. Indonesia sendiri, setidaknya telah melalui empat masa demokrasi dengan berbagai versi. Yang pertama adalah demokrasi liberal dimasa kemerdekaan. Kedua adalah demokrasi terpimpin, ketika Presiden Soekarno membubarkan konstituante dan mendeklarasikan demokrasi terpimpin. Ketiga adalah demokrasi Pancasila yang dimulai sejak pemerintahan Presiden Soeharto. Keempat adalah demokrasi yang saat ini masih dalam masa transisi.
Namun demikian, demokratisasi yang sedang berjalan di Indonesia memperlihatkan beberapa kemajuan yang signifikan dibandingkan masa-masa sebelumnya. Pemilihan umum dengan diikuti banyak partai adalah sebuah kemajuan yang harus digaris bawahi. Disamping itu pemilihan presiden secara langsung yang juga diikuti oleh pemilihan kepala daerah secara langsung adalah kemajuan lain dalam tahapan demokratisasi yang terlaksana di Indonesia. Diluar hal tersebut, kebebasan mengeluarkan pendapat dan menyampaikan aspirasi di masyarakat juga semakin meningkat. Para kaum tertindas mampu menyuarakan keluhan mereka di depan publik sehingga masalah-masalah yang selama ini terpendam dapat diketahui oleh publik. Pemerintah pun sangat mudah dikritik bila terlihat melakukan penyimpangan dan bisa diajukan ke pengadilan bila terbukti melakukan kesalahan dalam mengambil suatu kebijakan publik.  Jika diasumsikan bahwa pemilihan langsung akan menghasilkan pemimpin yang mampu membawa masyarakat kepada kehidupan yang lebih baik, maka seharusnya dalam beberapa tahun ke depan Indonesia akan mengalami peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat.
Tapi sungguh tidak bijaksana ketika kita hanya melihat sisi yang baik dan positif-nya, tentunya kita juga harus memperhatikan sisi buruknya. Secara keseluruhan Indonesia dewasa ini masih melekat kekurangan pada tubuhnya, walaupun secara prosedur sudah tepat. Fenomena yang terjadi sangatlah menarik, dimana Euphoria yang menanjak tinggi, gejala demokrasi yang diidap membuat Indonesia sangat bebas dalam berpendapat, berekspresi, dan berserikat. Menurut hemat saya, sampai saat ini kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah tidak terlalu berpihak kepada rakyat dan tidak memperhatikan gejala-gejala masyarakat dengan permasalahan-permasalahannya terutama pada hal-hal yang sangat fundamental.
Policy yang dilahirkan berdasarkan mekanisme pasar yang tidak melihat kebutuhan rakyat. Komersialisasi adalah suatu hal yang tidak asing lagi, produk luar membanjiri pasar domestic tanpa ada filterisasi dan pengimbangan dari produk dalam negeri. Subsidi banyak dihapuskan padahal rakyat sangat membutuhkan pertolongan, komersialisasi pendidikan diterapkan. Inilah yang dihasilkan dari konsep demokrasi yang kebablasan.
Di dalam konstitusi, tercantum undang-undang yang dimana masih banyak urusan negeri yang diatur oleh Negara. Fakir miskin, gelandangan, anak jalanan dipelihara oleh Negara, sumber daya alam dan kekayaan negeri dikuasai oleh Negara dipergunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia, tetapi dalam kebijakan riil-nya pemerintah terkesah mengabaikan itu semua. Indonesia terkesan seperti, ingin mengenakan sebuah baju dengan sedemikian hiasannya, tapi Indonesia sendiri belum mampu dan siap untuk menggunakan baju tersebut.
Kemudian daripada itu, menurut saya konsep yang paling ideal untuk saat ini adalah “jalan tengah”. Demokrasi sosial adalah yang terjadi di banyak Negara sekarang walaupun tetap dengan kemasan demokrasi liberal kapitalis. Indonesia sepatutnya menjadi Negara sosial demokrasi, dan jangan lepas dari segala mekanisme ke alam kebebasan, karena rakyat masih sangat butuh perhatian Negara dan pemerintahnya.
Dan lebih dari itu tugas Negara adalah mewujudkan welfarestate. Bukan tugas pemerintah adalah memerintah. Demokrasi procedural tetap harus dijalankan dengan baik, peran Negara dibeberapa sektor adalah bersifat penting. Tidak melepaskan kepada mekanisme pasar secara keseluruhan, karena hal tersebut akan mematikan produk dalam negeri. Selanjutnya pemerintah mengutamakan pengelolaan sumber daya dalam negeri, mengambil alih kepemilikan asing yang menyedot sumber daya alam yang seharusnya bagi masyarakat, pihak asing boleh masuk sebagai investor, tetapi bukan berarti menyerahkan semua sumber daya ke pihak asing dengan imbalan pajak atau upeti yang besar, karena yang terkandung dalam tanah Indonesia adalah milik rakyat Indonesia. Faktanya pemerintah hanya bersifat menguasai, bukan mengambil alih lalu menjualnya karena kepemilikan.  


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar